TVRISULBARNEWS – MAMUJU | Penjabat (Pj) Bupati Mamasa, Dr. Muhammad Zain telah berbincang serius dengan direktur BPJS Polewali Mandar (Polman) Wahidah di kantor BPJS Polman beberapa waktu lalu perihal tunggakan iuran BPJS Masyarakat Mamasa yang menjadi tanggungan Pemda Mamasa.
“Intinya, saya ingin menyelesaikan tunggakan BPJS Kesehatan yang terjadi sejak tahun 2022 lalu, ini menjadi program prioritas Pemda Mamasa. Sehingga ke depan beban Pemda menjadi ringan,” tutur Zain.
Dia menyampaikan bahwa terdapat beberapa poin yang merupakan skema solusinya, yakni: Pertama, menambah jumlah DTKS agar dibayarkan dengan pembiayaan APBN Pusat.
“Kedua, minggu depan agar semua operator desa mendapatkan asistensi dari pihak BPJS Kab Mamasa untuk updating data kepesertaan BPJS, dan Ketiga, komitmen Pemda untuk melakukan pembayaran tunggakan BPJS tersebut di awal tahun 2025,’ lanjut Zain.
Dia berusaha untuk mengurai sengkarut BPJS Kesehatan, menurutnya hal itu adalah tugas mulia dan sejatinya bisa diselesaikan bersama. Kami berharap, pihak BPJS Kesehatan juga melakukan aktivasi kepesertaan bagi mereka yang kebetulan kartu BPJS nya tidak aktif.
“Tadi pagi sudah bertemu dengan Asisten Deputi PKP PPU BPJS kesehatan, Rudhy Suksmawan. Beliau sebenarnya sedang memberi asistensi bagi perlindungan BPJS Kesehatan Jamaah haji. Di sela-sela itu, saya meminta agar memberikan perhatian kepada Mamasa, terutama aktivasi kepesertaan BPJS Kesehatan,” ucap Zain di Jakarta, Selasa (21/1/2025).
Zain menjelaskan, sekiranya ada yang sakit sementara status kepesertaan BPJSnya non aktif, maka yang bersangkutan diharapkan mendaftar secara mandiri dan membayar Rp. 35 ribu rupiah per-orang. Kalau tidak sanggup, maka Pemda akan membayarkannya. Setelah Pemda melunasi tunggakan BPJS, maka yang bersangkutan akan dikembalikan status kepesertaan BPJS nya seperti semula.(*)
